Kebijakan Ekonomi Makro

Unsur ekonomi makro dari pertumbuhan yang memihak pada kaum miskin adalah pekerjaan tingkat tinggi dan rasio yang rendah dari inflasi. Bagaimanapun juga, didalam pengertian kurva klasik Phillips, disana bisa menjadi sebuah penjualan diantara 2 tujuan ini. Yaitu, penerimaan kestabilan harga memerlukan batasan jumlah dari permintaan, dengan maksud hal yang merugikan pada tingkat hasil produksi dan pekerjaan. Jalan lain, mencapai tingkat pekerjaan mengharuskan pekerjaan yang mendorong semangat, yang mana bisa jatuh kedalam tekanan inflasi. Penjualan ini bisa dikurangi,bagaimanapun juga, jika ada kelebihan kapasitas dalam perekonomian atau jika usaha dibuat untuk memperbesar faktor produktifitas.

Perjanjian tradisional Washington pada kestabilan ekonomi makro di dukung oleh institusi keuangan internasional terlalu menekan rendahnya inflasi, seringkali pada biaya dari pertumbuhan dan pengembangan. Faktornya, gangguan dengan memotong defisit fiskal (dan, dengan demikian, perhitungan laju deficit), jika diterima melalui pemotongan dipengeluaran belanja publik pada aktifitas pengembangan dan layanan publik, telah memperlambat proses pertumbuhan dan membuat kemiskinan lagi. Sebaliknya pada pandangan bahwa kelompok deficit fiskal yang lebih tinggi. Mengeluarkan investasi swasta oleh meningkatnya rasio ketertarikan, ada bukti empiris yang menggoda bahwa jika tingginya deficit fiskal di sebabkan oleh pengeluaran investasi publik yang lebih besar, lalu ini bisa sebenarnya “tumpang tindih” investasi swasta pada jaringan dasar oleh pemindahan kemacetan fisik dari infrastruktur dan dengan demikian timbullah faktor produktifitas dari investasi swasta.

Oleh karena itu pertanyaannya adalah,apa tujuan optimal dalam inflasi bukan pekerjaan perdagangan dari sudut pandang pengentasan kemiskinan? Pengalaman kelihatannya mengindikasikan bahwa ada sebuah kasus untuk daya tahan dari deficit fiskal yang lebih besar ke rangsangan investasi dan pertumbuhan. Selama inflasi berkecukupan, hal itu membutuhkan bukan pengurangan pertumbuhan. Lebih jauh lagi, pertumbuhan dirangsang oleh perluasan fiskal dapat menolong deficit keuangan pemerintah- selama mereka tidak terlalu berlebihan – melalui pertumbuhan yang lebih cepat di dalam hasil pajak. Tingkat yang lebih luas dari investasi publik memungkinkan di strategi ini harus fokus pada kegiatan yang mendorong investasi swasta, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Penampilan perekonomian Pakistan tahun-tahun ini adalah contoh utama dari proses stabilisasi yang terlalu jauh, dibawah perlindungan program IMF yang sedang berjalan, yang memiliki keterlambatan pertumbuhan dan membawa peningkatan yang cepat pada pengangguran dan kemiskinan (dari kira-kira 20% dari awal 1990an hingga lebih dari 33%). Selama tahun 1990an, pengeluaran pengembangan sektor publik dipotong dari hamper 10% dari GDP hingga kurang dari 3%. Sekarang ada derajat dari stabilitas, laju perhitungan defisit telah dirubah kedalam sebuah surplus, dan pertukaran luar negri sebaliknya meningkat secara tajam. Bantuan pengembangan termasuk pembukaan dana bantuan oleh Amerika Serikat, hutang dijadwal lagi pada saat bantuan, dan perpindahan pembayaran rumah yang lebih besar.

Bagaimana pun juga rasio pertumbuhan di jatuhkan kira-kira hanya 3%. Investasi swasta telah mengalami kemunduran di tahun-tahun belakangan ini seperti kebijakan stabilisasi membawa ratio nyata yang tinggi dari permintaan, biaya yang relatif tinggi dari impor barang-barang capital (hak untuk mengganti turunnya nilai yang tinggi), kelebihan kapasitas yang signifikan kepada tingkat jumlah permintaan, dan tidak adanya investasi publik yang saling melengkapi di infrastruktur. Stabilisasi fiskal telah di terbukti sulit untuk dipahami dan defisit biaya tetap tinggi (hamper 7% dari GDP) utamanya kepada kegagalan dari hasil pajak untuk tumbuh di dalam kehadiran perekonomian yang mandek.