Kebijakan yang Memihak Kaum Miskin bagi Pembangunan

DEKLARASI MILLENNIUM PBB  menempatkan pengurangan kemiskinan ditengah-tengah proses pengembangan. Benar adanya, oleh karena itu, sangatlah penting untuk diketahui bagi strategi pengembangan nasional yang menerima jaminan, penopangan, dan perkembangan manusia yang wajar dan yang memberi kuasa orang-orang. Pada Deklarasi Millennium yang dikeluarkan oleh Majelis umum PBB di tahun 2000, lebih dari 160 kepala negara dan pemerintahan mengikrarkan komitmen mereka untuk menerima Tujuan-tujuan Perkembangan Millennium (MDGs). Yang pertama dari tujuan-tujuan ini adalah mengurangi meluasnya kemiskinan global hingga (dibandingkan pada tingkat ditahun 1990) tahun 2015. Tujuan lainnya seperti pemberantasan kelaparan, akses internasional ke pendidikan yang utama, pengurangan kematian, dan persamaan gender yang keseluruhannya mendukung tujuan dari pengentasan kemiskinan.

Perhatian bagi kebijakan yang memihak pada kemiskinan adalah konsekuensi dari kekecewaan yang telah berakar dengan pola pengembangan yang menempatkan  perhatian eksklusif pada pengejaran pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 1950an dan 1960an, tujuan utama mencapai tingkat investasi negara-negara berkembang,ditandai oleh bantuan luar negeri, dalam hal ini menerima pertumbuhan yang cepat. Harapannya adalah bahwa sedikit sebab, secara luas melalui jabatan yang tinggi dan upah nyata, akan mengurangi kemiskinan. Pada pola ini, tidak ada kebijakan bagi kemiskinan yang tegas, hanya kebijakan bagi pertumbuhan yang akhirnya akan membawa ke pengurangan kemiskinan. Bagaimanapun juga, dibanyak situasi, proses pertumbuhan tidak merata seperti sedikit efek yang juga lemah atau ketidak adaan.

Berikan kegagalan ini pada pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan, pemusatan digeserkan pada rancangan yang ditujukan pada campur tangan  anti kemiskinan didalam bentuk jaringan keamanan sosial untuk menjegal kemiskinan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai kelompok-kelompok tersebut yang tidak dimasukkan atau dipinggirkan oleh proses dari pertumbuhan. Ini adalah filosofi lengkap dibelakang Dokumen Strategi Pengentasan Kemiskinan oleh negara berkembang untuk keringanan keuangan  oleh institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kerangka ekonomi makro diwujudkan dalam dokumen berlanjut untuk fokus pada stabilisasi yang membawa kepertumbuhan, dengan tujuan campur tangan yang sangat menentukan untuk mengatur kegagalan yang negative dari strategi pada kaum miskin. Bagaimanapun juga, masalah dasar adalah jika strategi pertumbuhan negara menyebarkan kemiskinan, program kemiskinan terpisah bisa sedikit melakukan trend sebaliknya. Kebutuhan untuk melebihi keuntungan kenyaman sosial dan fokus secara langsung pada penyediaan pekerjaan dan mencapai pemasukan dari kaum miskin melalui campur tangan yang tegas dikenali secara luas. Pengalaman menyarankan bahwa, secara umum, negara yang sukses dalam mengurangi kemiskinan mengkombinasikan promosi kebijakan yang wajar dan pertumbuhan. Kebijakan publik perlu untuk mempengaruhi generasi dan distribusi dari pemasukan diberbagai jalan untuk keuntungan yang tak seimbang bagi kaum miskin dengan kata lain, fokus sekarang adalah pertumbuhan bagi si miskin.

Pentingnya pertumbuhan, bagaimanapun juga, tidak bisa dilupakan. Strategi yang secara umum memfokuskan pada pengurangan ketidak merataan melalui distribusi ulang dari asset atau pemasukan tapi membiarkan atau mengorbankan  pertumbuhan yang memungkinkan tidak membawa ke pengurangan terus menerus dari kemiskinan. Sebagai tambahan, absensi dari pertumbuhan yang dipaksakan untuk mencari kebutuhn sumber daya untuk keuangan yang ditujukan untuk campur tangan anti kemiskinan akan timbul. 

Oleh karena itu, kebutuhan menjadi cukup cepat yang secara signifikan memperbaiki kondisi absolute dari kaum miskin sebagaimana posisi relatif mereka. Hal ini juga bisa diterima dengan memastikan kewajaran yang lebih baik pada awal proses pertumbuhan, sebagai contoh, melalui perubahan lahan (seperti di Korea&Jepang), atau hal itu juga bisa diterima oleh penurunan ketidak merataan selama proses pertumbuhan (seperti membuat pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan keahlian yang lebih siap sedia dan dengan demikian menekan upah diantara simiskin, yang telah dicapai oleh perekonomian Asia timur seperti Thailand, karena dan Malaysia melalui pertumbuhan ekspor pada buruh pabrik intensif). Bagaimanapun juga, usaha untuk memperbaiki asset atau pemasukan distribusi tidak harus memperlambat pertumbuhan aktifitas ekonomi yang salah tempat atau secara merugikan mempengaruhi iklim investasi atau mengubah pengalokasian sumber daya.