Ø Pada tanggal 5 Juli 1959
Presiden Soekarno mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945.Diharap semua pihak
akan kembali ke semangat UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila.Pada massa
itu,Presiden Soekarno menyampaikan konsep yang disebut Demokrasi
Terpimpin.Konsep itu dimaksud sebagai perwujudan hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan.Dengan demikian sila pancasila akan memimpin jalanya demokrasi
terpimpin.
Ø Selain itu Presiden
Soekarno mengembangkan sebuah konsep yang disebut Nasakom
(Nasional,agama,komunis).Nasakom dianggap
cara paling baik untuk mempersatukan bangsa.Tidak semua orang setuju
dengan konsep itu.Adalah tidak mungkin mempersatukan kaum komunis yang tidak
mempercayai adanya Tuhan dengan umat beragama.
Ø Dalam waktu singkat
ternyata pelakanaan demokrasi terpimpin telah menyimpang dari landasan pancasila
dan UUD 1945.Ketua MPRS,DPR-GR,Mahkamah Agung dan Jaksa Agung diangkat sebagai
menteri (eksekutif).Itu berarti tidak ada pemisahan kekuasaan.Dengan demikian
kedaulatan tertinggi tidak berada ditangan rakyat (MPRS).Tetapi ditangan
Presiden.Kenyataan itu terbukti ketika Presiden diangkat seumur hidup,dan
ditetapkan pula sebagai Pimpinan Besar Revolusi (PBR).
Ø Kebijakan Presiden
Soekarno dalam menjalankan pemerintahan telah dimangfaatkan sebaik-baiknya oleh
PKI.Dengan lihainya PKI berhasil memasukan ideologinya dalam Gari-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang dihasilkan oleh MPRS.Oleh karena dipandang dapat
menguntungkan usaha perebutan kekuasaan,PKI selalu menyokong dan membela
kebijaksanaan politik Presiden Soekarno.Dengan kekuasaan Presiden ,PKI mencoba
menghantam lawan-lawan politiknya.
Ø Pada awal tahun 1960-an,
PKI menghalalkan segala cara untuk mempengaruhi jalanya pemerintahan.Politik
luar negri yang bebas aktif dibelokan menjadi poros-porosan yang condong ke
Beijing (RRC),yaitu negara komunis.Indonesia didorong untuk tidak kerjasama
dengan pihak barat,yaitu Amerika Serikat,Inggris,Perancis,Belanda dan
lainnya.Mereka itu dituduh neokolonialisme (nekolim) yang ingin merongrong dan
menguasai Indonesia.Karena dorongan PKI Indonesia keluar dari PBB pada tahun
1965.
Penyimpangan-penyimpangan pada masa
orde baru.
Ø Terjadinya banyak KKN
dimana-mana baik di intansi pemerintah atau di intansi swasta.
Ø Tidak adanya kebebasan
pers untuk mengemukakan pendapat dalam pemberitaan dimedia masa mengenai
kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang.
Ø Tidak adanya kebebasan
para pelaku seni untuk mengapresiasikan ide-ide yang mengkritik pemerintah.
Ø Pemerintah terlalu banyak
meminjam uang kepada bank dunia sehingga kini bangsa Indonesia terlilit banyak
hutang dan kini kita hanya dapat membayar bunganya saja sedangkan hutangnya
entah sampai kapan akan dilunasi.
Ø Terjadinya banyak
nepotisme contohnya Presiden Soeharto pada saat itu mengangkat putrinya sendiri
menjadi mentri social pada saat itu.
No comments:
Post a Comment