ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN SMK AL HUSNA CISAGA

A.      Potensi Internal dan Eksternal

Analisis potensi SMK AL-Husna merupakan gambaran dari proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMK AL-HUSNA, Analisis potensi adalah cerminan kegiatan yang dilaksanakan di SMK AL-HUSNA dalam kurun waktu tertentu, dan tentunya Analisis potensi adalah merupakan acuan tindakan untuk mengarah pada hasil dan pelaksanaan yang lebih baik lagi, di masa yang akan datang.Dalam Analisis potensi ini digambarkan penurunan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan oleh lembaga ke dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan oleh SMK AL-HUSNA, dalam Analisis potensi ini mencakup Potensi Internal dan Eksternal yang digambarkan dalam analisa SWOT

ASPEK MASUKAN

Aspek masukan meliputi: visi, misi, sasaran dan tujuan, kesiswaan, guru dan tenaga pendukung, kurikulum, sarana dan prasarana dan pendanaan:

1.      Kekuatan

a)    Peta lulusan Sekolah Menengah Pertama/MTs mempunyai potensi yang cukup baik untuk keberlanjutan SMK Al-Husna

b)   Visi, misi, sasaran dan tujuan telah dirumuskan cukup jelas dan sesuai dengan yang ditetapkan untuk landasan operasional SMK Al-Husna

c)    Sistem rekrutmen dan seleksi calon siswa, guru dan tenaga pendukung disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang dilaksanakan.

d)   Pelayanan terhadap siswa, baik di bidang akademik, informasi, karir, maupun bimbingan pribadi dan sosial cukup memadai.

e)    Guru dan tenaga pendukung cukup memadai dari sisi jumlah dan kualifikasi serta pengalaman.

f)    Pengelolaan pembelajaran mengacu pada perangkat-parangkat yang telah ditetapkan (peraturan kepegawaian, kode etik, tatakrama pengajaran, dll).

g)   Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terinstitusi, peraturan yang berlaku dan muatan lokal yang difokuskan pada kekhasan kompetensi keahlian dan institusi.

h)   Sarana dan prasarana terawat dan dikelola secara baik serta merupakan milik sendiri.

2.      Kelemahan

a)      Latar belakang sosio-ekonomi siswa pada umumnya berada pada lapisan bawah (golongan ekonomi menengah ke bawah).

b)      Karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, pengembangan sumber daya manusia belum dapat dilakukan seperti yang diharapkan.

c)      Kondisi bangunan terawat dengan baik, akan tetapi terkesan jauh sehingga kurang menarik minat calon siswa.

d)     Pengembangan sarana laboratorium, perpustakaan dan lain-lain berjalan sesuai kemampuan.

e)      Kemampuan pendanaan institusi masih terbatas akibat belum terpenuhinya kuota jumlah siswa, sementara pemasukan dana dari luar masih terbatas pula.

3.      Peluang

a)      Rancangan kurikulum yang mendasarkan pada kebutuhan masyarakat merupakan peluang untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

b)      Komitmen kerja staf yang tinggi dan kondisi kerja yang kondusif merupakan modal yang sangat berharga bagi keberlanjutan operasional institusi.

4.      Ancaman

a)      Dengan rendahnya minat calon siswa untuk melanjutkan belajar pada program studi ini, maka akan membahayakan sustainabilitas studi.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk pengembangan:

1. Melakukan promosi program studi secara tepat, efektif dan efisien.
2. Menciptakan karya kreatif dan inovatif yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga diperoleh pengakuan dari masyarakat.
3. Menciptakan unit laboratorium guna menunjang kemampuan pendanaan, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana serta aktivitas lain yang diperlukan.

ASPEK PROSES

1.        Kekuatan

a)         Organisasi dan mekanisme kerja telah terdefinisi dengan baik dan jelas sehingga semua bagian/unit kerja memahami tugas dan fungsinya masing-masing.

b)        Sylabi dan RPP untuk setiap mata pelajaran telah dirumuskan cukup baik.

c)         Pelaksanaan operasional selalu dimonitor dan dievaluasi secara sistematis baik pada saat operasional sedang berjalan maupun setelah program selesai.

d)        Evaluasi kemajuan/prestasi siswa akan dilakukan secara progresif,obyektif dan transparan.

e)         Menciptakan lingkungan yang kondusif Interaksi antara guru-siswa, antara siswa-staf dan antara guru-staf harus terjalin dengan baik sehingga suasana akademik tercipta relatif baik.

2.        Kelemahan.

a)         Organisasi dan mekanisme kerja telah terdefinisi dengan baik dan jelas sehingga

b)        Kemampuan menjalin kerja sama dan kemitraan terbatas di Kecamatan Cisaga.

c)         Kemauan dan kemampuan meneliti atau kegiatan ilmiah lainnya masih harus ditingkatkan.

3.        Peluang

a)         Dengan proses yang baik akan menciptakan peluang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu berkompetisi dalam mencari pekerjaan dengan kompetitor lain atau berkemampuan menciptakan lapangan kerja/berwiraswasta.

b)        Dengan kualitas lulusan yang baik akan memperoleh pengakuan dari masyarakat sehingga keberadaan SMK Al-Husna dan institusi akan semakin meningkat.

4.        Ancaman

a)         Metoda pembelajaran dan sarana pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemajuan di bidang kesehatan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, tujuan/kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tidak dapat dicapai, yang berarti kualitas lulusan akan tidak seperti yang diharapkan.

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan:

1.         Pengembangan metoda dan sarana pembelajaran sesuai dengan tuntutan dunia kesehatan

2.         Perlu adanya kontinyuitas dan peningkatan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang telah ada, sehingga proses yang sedang berjalan ada pada kerangka kerja yang telah ditetapkan.

3.         Peningkatan kesadaran dan motivasi siswa bahwa keberhasilan studi dan pencapaian kompetensi yang digariskan tidak hanya tergantung pada guru dan sarana prasarana yang ada saja, tetapi tergantung pula kepada upaya siswa dalam proses pembelajarannya.

ASPEK KELUARAN/HASIL

Aspek keluaran/hasil merupakan aspek yang mengukur bagaimana lulusan yang dihasilkan

1.        Kekuatan

a)         Profil kompetensi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang kesehatan

b)        Proses belajar mengajar termonitor dan dievaluasi secara intensif dan sistematis sehingga konvergensi materi pembelajaran kompetensi lulusan tetap terjaga.

c)         Adanya kemauan yang cukup tinggi dalam menghasilkan produk unggulan walaupun dengan kemampuan yang terbatas.

2.        Kelemahan

a)         Implementasi pelaksanaan praktek yang masih terbatas di lingkungan Kecamatan Cisaga.

3.        Peluang

a)         Terdapat banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam bidang dunia kesehatan.

4.        Ancaman

a)         Semakin banyak SMK dengan kompetensi keahlian sejenis menimbulkan ancaman apabila kualitas tidak menjadi prioritas operasional pembelajaran

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan:

1. Meningkatkan mutu proses pembelajaran agar kualitas lulusan dapat ditingkatkan dan penerapan pemantapan laboratorium kesehatan
2. Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan institusi, khususnya di sekitar Kecamatan Cisaga Kabupaten Banjar
3. Terdapat banyak peluang peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan sumber-sumber belajar melalui internet.
4. Melakukan benchmarking secara bertahap baik dengan sejawat maupun secara lebih luas.

B.       Kompetensi Keahlian yang Dikembangkan

1.    Bidang Studi Keahlian                       : Kesehatan

Kompetensi Keahlian              : Keperawatan

2.    Bidang Studi Keahlian                       : Kesehatan

Kompetensi Keahlian              : Farmasi

SMK AL HUSNA CISAGA

YAYASAN PENDIDIKAN AL HUSNA

SMK AL HUSNA CISAGA

Izin PPDB Nomor : 421.3/539-disdik/2012

Jalan Raya Banjar-Ciamis Kecamatan Cisaga

SMK AL HUSNA CISAGA

A.   Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang harus mampu serta sanggup menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa pembangunan, beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, dan sanggup membangun dirinya serta bersama-sama sanggup membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Negara berkembang masalah lapangan kerja dan pengangguran sering menjadi masalah, hal itu biasa terjadi karena kurangnya lapangan kerja atau tenaga kerja yang kurang terampil, sehingga sering terjadi adanya tidak sinkron antara lapangan kerja yang ada dengan tenaga kerja yang sesuai, selain itu tentu saja diharapkan adanya lapangan kerja yang baru.

Program pemerintah yang menghendaki lebih banyak tenaga yang terampil, dengan didirikannya sekolah kejuruan yang lebih banyak dari pada sekolah umum.

Mengingat hal tersebut di atas, maka Yayasan Al-Husna  Kabupaten Ciamis akan mendirikan Sekolah kejuruan yang mendukung hal tersebut.

B.   Landasan Hukum

1.    Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.    Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Menengah Kejuruan

3.    Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0450/U/1992, Tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

4.    Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ketua Umum Kadin Indonesia tanggal 17 Oktober 1994, Nomor 026a/U/1994 dan No. 84/KU/X/1994.

5.    Kepmendiknas NO. 053/U/2001, tentang Penyusunan Standard Pelayanan Minimal.

VISI

Terwujudnya lingkungan akademis kesehatan yang unggul dalam pembelajaran, mampu menjawab kebutuhan tenaga kesehatan yang berdaya guna, terampil sesuai dengan kapasitasnya berdasar pada iman dan taqwa.

MISI

1. Menigkatakan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang Kompeten, profesinal, dan  berkualitas pada setiap kompetensi keahlian sesuai tuntutan dunia kerja.
2. Menyiapkan tenaga kesehatan yang beriman dan bertaqwa dan mampu bekerja di dunia kerja, bidang kesehatan baik di dalam/ luar Negeri.
3. Menyiapkan tenaga kesehatan baik dalam kemampuan wirausaha yang handal, unggul dan relevan.
4. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan industri pelayanan kesehatan untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan.

C.      Tujuan

Dengan berdirinya sekolah ini diharapkan akan mampu :

1.    Menghasilkan Tenaga Kerja Menengah yang Profesional di bidang Kesehatan, khususnya Keperawatan, Farmasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang.

2.    Menghasilkan Tenaga Kerja Menengah Kesehatan di  bidang Keperawatan yang mampu membantu para Perawat Medis dalam tugasnya.

3.    Menghasilkan Tenaga Kerja Menengah Kesehatan di bidang Farmasi yang mampu membantu para Apoteker dalam tugasnya.

4.    Menghasilkan Tenaga Kerja Menengah yang punya kemampuan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mampu bersaing dengan Tenaga Kerja Menengah dari tingkat pendidikan yang setara.

D.      Sasaran

1.  Mencetak Tenaga Kerja  Kesehatan di  bidang Keperawatan yang mampu membantu para Perawat Medis dalam tugasnya.

2.  Mencetak Tenaga Kerja Menengah Kesehatan di bidang Farmasi yang mampu membantu para Apoteker dalam tugasnya.

3.  Mencetak Tenga Kerja Menengah yang punya kemampuan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mampu bersaing dengan Tenaga Kerja Menengah dari tingkat pendidikan yang setara.

4.  Menyeimbangkan antara kebutuhan industri kesehatan dengan kompetensi pembelajaran di SMK Al-Husna.

KONDISI PEMBUATAN KEBIJAKAN YANG BERBEDA PADA LEVEL MAKRO

Ketika beberapa kondisi dibuat untuk mendukung dan memainkan peran persetujuan umum dalam proses kebijakan, persetujuan umum/kesepakatan bukan satu-satunya solusi bagi semua hal yang mungkin salah dengan pembuatan kebijakan atau implementasi program. Tidak terdapat penerimaan luas bahwa partsisipasi merupakan hal penting jika tidak ada perangkat yang benar-benar cukup memadai untuk mencapai hasil kebijakan yang sukses.

Bagaimanapun juga beberapa bagian dari pembuatan kebijakan ekonomi makro berbeda. Para ekonom neoklasikal memiliki pandangan tentang alam teknikal dari kebijakan makro, contohnya, memperhatikan bahwa kebijakan moneter tentang rata-rata bunga atau keputusan devaluasi mata uang seharusnya tidak menjadi pokok bahasan terhadap pengaruh umum. Sama halnya, mungkin tidaklah beralasan untukkan debat publik untuk mengambil isu-isu seprti target kredit optimal atau penopang defisit fiskal. Tetapi partisipasi dapat memainkan peranan dalam pendidikan publik mengenai konsekuensi keputusan teknikal tersebut, dan barangkali lebih penting tentang peranan kebijakan makro dapat pula berperan dalam perkembangan. Pada isu-isu seperti beberapa hal yang tidak dapat dielakkan tentang derita singkat untuk mendapatkan keuntungan yang cukup lama dalam kebijakan mengurangi inflasi, contohnya, publik harus diinformasikan dan diyakinkan tentang dasar rasionil untuk penghematan. Namun, terdapat ketidaksetujuan mengenai isu-isu tersebut seperti bagaimana penghematan singkat harus dicapai dan apakah pengeluaran untuk kesehatan atau kesehatan dilindungi. Pada pertanyaan pembentukan sektor umum atau privasisasi terdapat pilihan ekonomik dan politik untuk dibuat, dan membawa kelompok dengan prioritas yang beragam untuk sebuah forum umum untuk saling mendengar dan memahami dan berunding.

Karena kebijakan makro merupakan masalah umum, dengan definisi, dikarakteristikkan oleh pernyataan masyarakat karena keinginan mereka untuk membayar, barangkali terdapat keadaan ketika hasil mekanisme partisipasi tertentu harus diatur, contohnya, ketika eksternaliti juga terlibat. Sejauh ini, telah dipertentangkan bahwa paratisipasi, ketika digunakan sebagai sebuah perangkat menejemen, seperti dalam kepemilikan para petani akan sistem irigasi, kemungkinan memberi peningkatan pada masalah bahaya moral melalu pendorong bagi pengambilan resiko yang terlalu banyak. Ketika pembuatan kebijakan ekonomi makro pada alokasi waktu merupakan subjek pengaruh populer, terdapat kekhawatiran bahwa proses partisipasi kemungkinan menghasilkan sebuah outcome yang tidak sekedar isu tetapi juga dimuat dengan tuntutan konflik segmen masyarakat yang berbeda (contohnya, panggilan bersama untuk kerugian dan penghapusan tarif impor, subsidi khusus, pajak rendah, dan pengeluaran yang lebih besar).

Penggunaan berdasarkan konsultatif yang luas dapat dihasilkan dalam daftar tuntutan panjang. Hal ini menjadi tantangan untuk mengkwadratkan daftar keinginan masyarakat dengan realitas anggaran. Setelah agenda didefinisikan, realitas dihadirkan, dan hasil yang berhubungan dengan perdagangan dan belanja diuji melalui sebuah proses konsultasi, staf pemerintahan terpilih harus memutuskan bagiamana meneruskannya. Ketika skup partisipasi dalam kebijakan makro kemungkinan terbatas. Kelompok warga dapat dihubungkan dalam debat perdagangan antara prioritas, sperti antara inflasi rendah dan hasil penambahan belanja publik yang tinggi.

Keprihatinan terus menerus tentang partisipasi menyinggung kondisi nyata. Ketika proses partisipasi biasanya dimasukkan sebagai instrumen yang memberi legitimasi dan kredibilitas pada kebijakan, pertanyaan yang valid kemungkinan diajukan tentang identifikasi dan representasi pemegang saham. Siapa yang sebenarnya mewakili sebuah kelompok umum dan kepada siapa hal ini perlu dipertanggungjawabkan? Selanjutnya, dengan menciptakan proses partisipasi ad-hoc dalam membangun proses politik legal, sebuah pertanyaan yang dapat muncul adalah apakah yang lebih awal menumbangkan yang baru, dan jika ya, apakah hal tersebut diinginkan. Karena partisipasi tidak memiliki perasaan konstituisonal trehadap hal tersebut, para praktisi menyarankan bahwa sebaiknya pemerintah menarik sumber-sumber daya institusional yang baik, tidak dengan mengabaikannya, agar mencapai beragam keuntungan yang dapat diharapkan oleh persetujuan umum untuk lebih berhasil.

Satu bagian dimana partisipasi masyarakat, khususnya rakyat miskin, telah dianggap bernilai dalam merumuskan strategi nasional berada pada pengurangan kemiskinan, dimana kebijakan telah menyandarkan sepenuhnya pada informasi melalui Participatory Poverty Assessment/taksiran kemiskinan partisipator, yang mempekerjakan teknik penyelidikan visual dan verbal yang fleksibel, karena beroposisi dengan pertanyaan statistikal sebelum ditetapkan yang dipertanyakan dalam survey rumah tangga. Robb berpendapat bahwa pendekatan partisipasi ini telah dihasilkan dalam definisi kemiskinan yang lebih luas dan kebijakan publik dengan informasi yang lebih baik. Ia memberi contoh seperti yang terjadi di Afrika untuk menyimpulkan bahwa dialog kebijakan yang lebih luas tentang kemiskinan secara tipikal memprluas konstituensi bagi pembentukan dan penguatan sense negara terhadap kepemilikan kebijakan.

Mempertimbangkan klaim dan argumen yang saling berkompetisi tentang kebaikan dan keburukan proses partisipasi, jelas bahwa pada tingkatan teoritikal, ketika partisipasi dapat diharapkan manfaatnya, hubungan yang kemungkinan dilalui spesifik dan kondisional pada keadaan yang teratur. Tantangan bagi enterprenir kebijakan adalah untuk mengidentifikasi saluran hak dan kondisi untuk meggunakan proses persetujuan umum.