KONDISI PEMBUATAN KEBIJAKAN YANG BERBEDA PADA LEVEL MAKRO

Ketika beberapa kondisi dibuat untuk mendukung dan memainkan peran persetujuan umum dalam proses kebijakan, persetujuan umum/kesepakatan bukan satu-satunya solusi bagi semua hal yang mungkin salah dengan pembuatan kebijakan atau implementasi program. Tidak terdapat penerimaan luas bahwa partsisipasi merupakan hal penting jika tidak ada perangkat yang benar-benar cukup memadai untuk mencapai hasil kebijakan yang sukses.

Bagaimanapun juga beberapa bagian dari pembuatan kebijakan ekonomi makro berbeda. Para ekonom neoklasikal memiliki pandangan tentang alam teknikal dari kebijakan makro, contohnya, memperhatikan bahwa kebijakan moneter tentang rata-rata bunga atau keputusan devaluasi mata uang seharusnya tidak menjadi pokok bahasan terhadap pengaruh umum. Sama halnya, mungkin tidaklah beralasan untukkan debat publik untuk mengambil isu-isu seprti target kredit optimal atau penopang defisit fiskal. Tetapi partisipasi dapat memainkan peranan dalam pendidikan publik mengenai konsekuensi keputusan teknikal tersebut, dan barangkali lebih penting tentang peranan kebijakan makro dapat pula berperan dalam perkembangan. Pada isu-isu seperti beberapa hal yang tidak dapat dielakkan tentang derita singkat untuk mendapatkan keuntungan yang cukup lama dalam kebijakan mengurangi inflasi, contohnya, publik harus diinformasikan dan diyakinkan tentang dasar rasionil untuk penghematan. Namun, terdapat ketidaksetujuan mengenai isu-isu tersebut seperti bagaimana penghematan singkat harus dicapai dan apakah pengeluaran untuk kesehatan atau kesehatan dilindungi. Pada pertanyaan pembentukan sektor umum atau privasisasi terdapat pilihan ekonomik dan politik untuk dibuat, dan membawa kelompok dengan prioritas yang beragam untuk sebuah forum umum untuk saling mendengar dan memahami dan berunding.

Karena kebijakan makro merupakan masalah umum, dengan definisi, dikarakteristikkan oleh pernyataan masyarakat karena keinginan mereka untuk membayar, barangkali terdapat keadaan ketika hasil mekanisme partisipasi tertentu harus diatur, contohnya, ketika eksternaliti juga terlibat. Sejauh ini, telah dipertentangkan bahwa paratisipasi, ketika digunakan sebagai sebuah perangkat menejemen, seperti dalam kepemilikan para petani akan sistem irigasi, kemungkinan memberi peningkatan pada masalah bahaya moral melalu pendorong bagi pengambilan resiko yang terlalu banyak. Ketika pembuatan kebijakan ekonomi makro pada alokasi waktu merupakan subjek pengaruh populer, terdapat kekhawatiran bahwa proses partisipasi kemungkinan menghasilkan sebuah outcome yang tidak sekedar isu tetapi juga dimuat dengan tuntutan konflik segmen masyarakat yang berbeda (contohnya, panggilan bersama untuk kerugian dan penghapusan tarif impor, subsidi khusus, pajak rendah, dan pengeluaran yang lebih besar).

Penggunaan berdasarkan konsultatif yang luas dapat dihasilkan dalam daftar tuntutan panjang. Hal ini menjadi tantangan untuk mengkwadratkan daftar keinginan masyarakat dengan realitas anggaran. Setelah agenda didefinisikan, realitas dihadirkan, dan hasil yang berhubungan dengan perdagangan dan belanja diuji melalui sebuah proses konsultasi, staf pemerintahan terpilih harus memutuskan bagiamana meneruskannya. Ketika skup partisipasi dalam kebijakan makro kemungkinan terbatas. Kelompok warga dapat dihubungkan dalam debat perdagangan antara prioritas, sperti antara inflasi rendah dan hasil penambahan belanja publik yang tinggi.

Keprihatinan terus menerus tentang partisipasi menyinggung kondisi nyata. Ketika proses partisipasi biasanya dimasukkan sebagai instrumen yang memberi legitimasi dan kredibilitas pada kebijakan, pertanyaan yang valid kemungkinan diajukan tentang identifikasi dan representasi pemegang saham. Siapa yang sebenarnya mewakili sebuah kelompok umum dan kepada siapa hal ini perlu dipertanggungjawabkan? Selanjutnya, dengan menciptakan proses partisipasi ad-hoc dalam membangun proses politik legal, sebuah pertanyaan yang dapat muncul adalah apakah yang lebih awal menumbangkan yang baru, dan jika ya, apakah hal tersebut diinginkan. Karena partisipasi tidak memiliki perasaan konstituisonal trehadap hal tersebut, para praktisi menyarankan bahwa sebaiknya pemerintah menarik sumber-sumber daya institusional yang baik, tidak dengan mengabaikannya, agar mencapai beragam keuntungan yang dapat diharapkan oleh persetujuan umum untuk lebih berhasil.

Satu bagian dimana partisipasi masyarakat, khususnya rakyat miskin, telah dianggap bernilai dalam merumuskan strategi nasional berada pada pengurangan kemiskinan, dimana kebijakan telah menyandarkan sepenuhnya pada informasi melalui Participatory Poverty Assessment/taksiran kemiskinan partisipator, yang mempekerjakan teknik penyelidikan visual dan verbal yang fleksibel, karena beroposisi dengan pertanyaan statistikal sebelum ditetapkan yang dipertanyakan dalam survey rumah tangga. Robb berpendapat bahwa pendekatan partisipasi ini telah dihasilkan dalam definisi kemiskinan yang lebih luas dan kebijakan publik dengan informasi yang lebih baik. Ia memberi contoh seperti yang terjadi di Afrika untuk menyimpulkan bahwa dialog kebijakan yang lebih luas tentang kemiskinan secara tipikal memprluas konstituensi bagi pembentukan dan penguatan sense negara terhadap kepemilikan kebijakan.

Mempertimbangkan klaim dan argumen yang saling berkompetisi tentang kebaikan dan keburukan proses partisipasi, jelas bahwa pada tingkatan teoritikal, ketika partisipasi dapat diharapkan manfaatnya, hubungan yang kemungkinan dilalui spesifik dan kondisional pada keadaan yang teratur. Tantangan bagi enterprenir kebijakan adalah untuk mengidentifikasi saluran hak dan kondisi untuk meggunakan proses persetujuan umum.