PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN (BAGIAN 2)

Komponen tujuan pendidikan dan kepentingan sosial– komponen Perencanaan

1.        Kajian terhadap hasil perencanaan sebelumnya.

2.        Rumusan tentang tujuan perencanaan pendidikan secara makro

3.        Rumusan kebijakan atau posisi yang dapat dijabarkan

4.        Pengembangan program dan proyek sebagai oprasionalisasi berdasarkan pioritas yang telah di tetapkan.

5.        Sehedulling yaitu penjadwalan kegiatan secara rinci dalam setiap tahapan

6.        Implementasi rencana termasuk didalamnya proses legalisasi  pelaksanaan, penentuan aparat pelaksana, monitoring dan kontroling sebagai bahan evaluasi.

1. DIMENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN

1.      Signifikansi, yaitu tingkat kebermaknaan unsur-unsur perencanaan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kepentingan sosial.

2.      Easibility yaitu memiliki kelayakan teknis sesuai dengan biaya yang layak dan realistis.

3.      Relevance yaitu konsep rencana sesuai dengan unsur-unsur pendidikan yang di rencanakan.

4.      Defitioeness yaitu adanya penetapan unsur-unsur pendidikan yang di rencanakan.

5.      Parsimoness yaitu perencanaan harus dapat menggambarkan mekanisme kerja secara sederhana.

6.      Adaptability yaitu perencanaan pendidikan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat modern

7.      Time yaitu perencanaan dapat mengatur waktu kegiatan dalam meramalkan siklus pendidikan saat ini dengan masa depan yang lebih baik.

8.      Monitoring yaitu mengamati implementasi perencanaan setiap komponen-komponen pembelajaran.

2. MANFAAT PERENCANAAN PENDIDIKAN

1.      Dengan perencanaan pendidikan dapat mengarahkan kegiatan personal pendidik, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang ditujukan pada peningkatan mutu pendidikan.

2.      Dengan perencanaan dapat memperkirakan ( forecasting ) hasil yang dicapai, potensi-potensi yang dapat di kembangkan, prospek-prospek pengembangan pendidikan, dan hambatan –hambatan yang bakal terjadi serta resiko yang mungkin dihadapi.

3.      Perencanaan pendidikan dapat membuka kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara kerja terbaik ( tha best alternative )

4.      Dengan perencanaan pendidikan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas sesuai dengan urutan terpenting.

5.      Dengan perencanaan pendidikan dapat dijadikan alat ukur atau standar sebagai bahan pengawasan atau evaluasi kinerja pelaksana pendidikan.

3. KENAPA PERENCANAAN PENDIDIKAN SANGAT PENTING ?

1.      Karena perencanaan itu sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan.

2.      Karena adanya keterbatasan yang dimiliki baik smber daya, dana maupun sarana sedangkan kebutuhan semakin banyak.

3.      Mutu pendidikan nasional perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi tantangan dan harapan masa yang akan datang.

4.      Karena perencanaan sebagai konseptual dalam mengubah posisi saat ini ke posisi yang diinginkan lebih baik.

4. PROBLEMATIKA PERENCANAAN PENDIDIKAN PASCA OTONOMI DAERAH

Terdapat kendala institusional dalam pengembangan pendidikan di Indonesia :

1.      Institusi pemerintah yang mengelola pendidikan dasar sangat rumit dan kurang terkoordinasi antara Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

2.      Pengelolaan SMP dan Tsanawiyah masih sentralistik dan tanggung jawab ganda antara DIKNAS dan DEPAG dan dualisme kebijakan.

3.      Anggaran pendidikan nasional dikelola secara kaku dan terkotak-kotak baik jenis anggarannya maupuninstansi yang menanganinya.

4.      Manajemen pada tingkat sekolah belum efektif, karena para kepala sekolah hanya berperan sebagai pelaksana tugas operasional dan tidak diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan menejemen yang luas.

5. PROSES PERENCANAAN

Akan melalui :

1.      Tahap persiapan (Conceptualization of the problem) yaitu tahap menjaring berbagai informasi sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan dengan jalan :

a.       Pengumpulan data baik data positif maupundata negatif.

b.      Analisi data melalui studi banding

c.       Mengadakan perhitungan data (forcesting)

2.      Tahap penyusunan rencana (Translation of the concept into operations terms)

a.       Merumuskan tujuan

b.      Merencanakan kebijaksanaan

c.       Merencanakan prosedur

d.      Menyusun skala kemajuan

e.       Menyusun program (Over all planning)

6. PERENCANAAN PERSEKUTUAN (Corporate Planning)

Model perencanaan ini adanya berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, misalnya para pengusaha, masyarakat dan lembaga pendidikan menginginkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan kegiatan semua pihak diberi kesemoatan untuk berpartidipasai. Ada yang bertindak sebagai penyumbang dana dan ada yang memberi fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan . Proses perencanaannya:

1.      Semua pihak yang terlibat membuat keputusan bersama tentang tujuan yang ingin dicapai, prosedur kegiatan serta kebijakan yang harus ditempuh.

2.      Dalam penyusunan perencanaan dari berbagai pihak bergabung dan mempunyai kedudukan yang sama.

3.      Pengawasan implementasi perencanaan dilakukan secara bersama.

4.      Hasil kegiatan dinilai secara bersama-sama

5.      Dalam mengatasi berbagai hambatan dan resiko ditanggung bersama.

7. PERENCANAAN KEBIJAKAN  ( POLICIES PLANNING )

a)     Perencanaan kebijakan dilandasi oleh para ahli yang bertindak sebagai advisor bagi para perencana tingkat pusat, tingkat daerah, sampai ke tingkat lembaga pendidikan.

Perencanaan ini didasarkan atas kebijakan ( Policies ) dari pusat yang disesuaikan dengan potensi daerah yang berbeda-beda.

b)     Ciri-ciri Perencanaan Kebijakan.

1.      Perencanaan ini berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pusat dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan lembaga pendidikan masing-masing.

2.      Perencanaan kebijakan memberikan kewenangan kepada lembaga tingkat daerah, untuk menjabarkan dan menyesuaikan kebijakan tingkat pusat terhadap kondisi daerah masing-masing.

3.      Perlu ada informasi yang akurat agar dapat memilih dan menerapkan alternatif rencana

 

Bagaimana Rekonstruksi Perencanaan Pendidikan agar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

1.      Usahakan agar kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.      Ciptakan iklim belajar sepanjang hayat berbasis masyarakat.

3.      Penekanan pengembangan pendidikan lebih berpihak kepada masyarakat.

4.      Sosialisasikan program-program pendidikan menggunakan teknologi informasi berwawasan kemasyarakatan.

5.      Tingkatkan perhatian afirmatif dan antisipatif terhadap kelompok yang memerlukan.

A.     JENIS – JENIS PERENCANAAN (MENURUT FRIEDMAN)

Perencanaan yang sering digunakan dalam pengembangan Pendidikan bersumber dari du jenis yaitu : 1) Perencanaan Alokatif (Alocative Planning); 2) Perencanaan Inovatif (Inovative Planning).

1.     Ruang Lingkup Perencanaan Alokatif

a)     Perencanaan alokatif tepat digunakan bila sumber-sumber yang ada jumlahnya terbatas sedangkan kegiatan–kegiatan sangat banyak atau pihak yang membutuhkan banyak. Model perencanaan ini dalam skup luas seperti tingkat nasional, terkenal PPBS (Planning Programming and Budgeting system)

b)     PPBS di Indonesia dimodifikasi menjadi SP 4, yaitu System, Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran.

c)      SP4 pada dasarnya suatu cara untuk menetapkan tujuan umum terlebih dahulu dan memanfaatka sumber daya yang ada secara bertahap

d)     Rencana yang telah disusun dari setiap daerah,dihimpun,dinilai,dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan.

            CIRI – CIRI PERENCANAAN ALOKATIF

a)     Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah pendekatan system yang menitik beratkan pada pengkajian masalah secara komprehensif dengan memperhatikan semua aspek, baik internal maupun eksternal..

b)     Perencanaan alokatif berorientasi pada hasil sehingga pengkajian setiap unsur rencana dilakukan dengan mempertimbangkan hasil yang harus dicapai dan setiap unsur rencana harus digambarkan sasaran yang jelas dan dinyatakan secara spesifik.

c)      Struktur program baku artibnya ditentukan tujuannya agar semua kegiatan dan semua sumbu yang ada harus patuh pada standar baku.

d)     Adanya keseimbangan wewenang antara pusat dengan lembaga yang direncanakan.

e)     Tata kerja perencanaan  ini berbentuk rolling plan. Maksudnyasetiap tahap rencana dan implementasinya bersinambung dengan rencana dan kegiatan berikutnya.

            KETENTUAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN ALOKATIF

a)     Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan harus dibina terlebih dahulu agar memahami dan menghayati ciri-ciri perencanaan sehingga dalam kegiatanya tepat sasaran.

b)     Perlu adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan sehingga setiap tahap kegiatan tepat sasaran.

c)      Adanya perangkat yang setiap perencanaan kegiatan secara berlanjut berdasarkan standar baku.

d)     Setiap komponen perlu disiplin,konsisten dan komitmen sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan.

e)     Adanya kesungguhan dari atasan,dan semgangat dari bawahan agar setiap tahap perencanaan tercapai secara tuntas.

f)       Seluruh personel yang terlibat memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah,agar perencanaan efektif dan efisien.

2.     Ruang Lingkup Perencanaan Inovatif

a)     Perencanaan inovatif diartikan sebagai proses pembaharuan kegiatan dalam upaya menumbuhkembangkan suatu lembaga pendidikan yang memerlukan perubahan fungsi dan wawasan kelembagaan.

b)     Ketepatan penggunaan perencanaan inovatif

·         Adanya upaya pengembangan gagasan dan kegiatan baru dalam memecahkan masalah yang timbul.

·         Rumitnya permasalahan yang memerlukan kebersamaan dan perubahan yang mendasar.

·         Adanya pembentukan lembaga baru sehingga memerlukan perubahan tindakan atau kegiatan dan perubahan sumber-sumber yang diperlukan.

·         Menjabarkan prinsip umum dari pusat menjadi perencanaan operasional. Misalnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan,memerlukan cara kerja dan sarana yang bermutu.

            PROSES PERENCANAAN INOVATIF

a)     Didalam merumuskan tujuan pembaharuan perlu diketahui terlebih dahulu kualitas sumber-sumber yang tersedia atau yang akan disediakan.

b)     Sebelum disusun perencanaan perlu informasi atau data-data yang lengkap tentang sumber-sumber dan pengalaman empirik yang berhubungan proses pembaharuan.

c)      Para perencana harus memperhitungkan situasi daerah dan kondisi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembaharuan mendapat dukungan dari masyarakat.

d)     Perlu dirancang terlebih dahulu pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang.

e)     Perlu dirancang jalur perintah, koordinasi dan konsultasi setiap bagian.

PERENCANAAN INOVASI SANGAT PENTING DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (ALASAN)

a)     Proses pembelajaran di Indonesia umumnya tidak mengikuti taksonomi dimensi pengetahuan yang akan dicapai.

b)     Pembelajaran yang dipraktikan berbentuk penyampaian secara searah ( lecturing ) atau tatap muka.

c)      Siswa kesulitan untuk menangkap makna esensi materi sehingga kegiatan belajar sebatas membuat catatan yang kebenaranya diragukan.

d)     Pola proses pembelajaran guru aktif siswa pasif.

e)     Intensitas pembelajaran siswa umumnya rendah.

f)       Sulit mengungkap materi pembelajaran sesuai dengandunia nyata.

g)     Siswa mau belajar pada saat-saat mendekati ujian.

h)     Guru menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan reaksi akan menjadi satu-satunya sumber belajar.

            Tugas menyusun perencanaan pendidikan jangka menengah di SMP

1.      Pendahuluan

2.      Gambaran umum kondisi di ....

3.      Analisis isu-isu strategis

4.      Visi dan misi pengembangan pendidikan di.......

5.      Arah pengembangan perencanaan pendidikan jangka menengah di ........

6.      Kaidah dan implementasi perencanaan dan pengembangan pendidikan

7.      Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Badruddin S.  2009. Pengertian Pembangunan.  http://profsyamsiah. wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ [13 Oktober 2009].

Dwijowijoto RN.  2003.  Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.  Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nasution Z.  2004.  Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nugraha, Ari. 2011. Warta Urang Galuh. [tersedia] dalam http://the-arinugraha-centre.blogspot.com. [22 Mei 2013].

Suyono H. Memaknai Indikator MDGs, Pengentasan Kemiskinan. http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasan-kemiskinan.html

Sztompka P. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahab SA.  2008.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik.  Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadyah Malang.