Kebijakan Ekonomi Makro

Unsur ekonomi makro dari pertumbuhan yang memihak pada kaum miskin adalah pekerjaan tingkat tinggi dan rasio yang rendah dari inflasi. Bagaimanapun juga, didalam pengertian kurva klasik Phillips, disana bisa menjadi sebuah penjualan diantara 2 tujuan ini. Yaitu, penerimaan kestabilan harga memerlukan batasan jumlah dari permintaan, dengan maksud hal yang merugikan pada tingkat hasil produksi dan pekerjaan. Jalan lain, mencapai tingkat pekerjaan mengharuskan pekerjaan yang mendorong semangat, yang mana bisa jatuh kedalam tekanan inflasi. Penjualan ini bisa dikurangi,bagaimanapun juga, jika ada kelebihan kapasitas dalam perekonomian atau jika usaha dibuat untuk memperbesar faktor produktifitas.

Perjanjian tradisional Washington pada kestabilan ekonomi makro di dukung oleh institusi keuangan internasional terlalu menekan rendahnya inflasi, seringkali pada biaya dari pertumbuhan dan pengembangan. Faktornya, gangguan dengan memotong defisit fiskal (dan, dengan demikian, perhitungan laju deficit), jika diterima melalui pemotongan dipengeluaran belanja publik pada aktifitas pengembangan dan layanan publik, telah memperlambat proses pertumbuhan dan membuat kemiskinan lagi. Sebaliknya pada pandangan bahwa kelompok deficit fiskal yang lebih tinggi. Mengeluarkan investasi swasta oleh meningkatnya rasio ketertarikan, ada bukti empiris yang menggoda bahwa jika tingginya deficit fiskal di sebabkan oleh pengeluaran investasi publik yang lebih besar, lalu ini bisa sebenarnya “tumpang tindih” investasi swasta pada jaringan dasar oleh pemindahan kemacetan fisik dari infrastruktur dan dengan demikian timbullah faktor produktifitas dari investasi swasta.

Oleh karena itu pertanyaannya adalah,apa tujuan optimal dalam inflasi bukan pekerjaan perdagangan dari sudut pandang pengentasan kemiskinan? Pengalaman kelihatannya mengindikasikan bahwa ada sebuah kasus untuk daya tahan dari deficit fiskal yang lebih besar ke rangsangan investasi dan pertumbuhan. Selama inflasi berkecukupan, hal itu membutuhkan bukan pengurangan pertumbuhan. Lebih jauh lagi, pertumbuhan dirangsang oleh perluasan fiskal dapat menolong deficit keuangan pemerintah- selama mereka tidak terlalu berlebihan – melalui pertumbuhan yang lebih cepat di dalam hasil pajak. Tingkat yang lebih luas dari investasi publik memungkinkan di strategi ini harus fokus pada kegiatan yang mendorong investasi swasta, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Penampilan perekonomian Pakistan tahun-tahun ini adalah contoh utama dari proses stabilisasi yang terlalu jauh, dibawah perlindungan program IMF yang sedang berjalan, yang memiliki keterlambatan pertumbuhan dan membawa peningkatan yang cepat pada pengangguran dan kemiskinan (dari kira-kira 20% dari awal 1990an hingga lebih dari 33%). Selama tahun 1990an, pengeluaran pengembangan sektor publik dipotong dari hamper 10% dari GDP hingga kurang dari 3%. Sekarang ada derajat dari stabilitas, laju perhitungan defisit telah dirubah kedalam sebuah surplus, dan pertukaran luar negri sebaliknya meningkat secara tajam. Bantuan pengembangan termasuk pembukaan dana bantuan oleh Amerika Serikat, hutang dijadwal lagi pada saat bantuan, dan perpindahan pembayaran rumah yang lebih besar.

Bagaimana pun juga rasio pertumbuhan di jatuhkan kira-kira hanya 3%. Investasi swasta telah mengalami kemunduran di tahun-tahun belakangan ini seperti kebijakan stabilisasi membawa ratio nyata yang tinggi dari permintaan, biaya yang relatif tinggi dari impor barang-barang capital (hak untuk mengganti turunnya nilai yang tinggi), kelebihan kapasitas yang signifikan kepada tingkat jumlah permintaan, dan tidak adanya investasi publik yang saling melengkapi di infrastruktur. Stabilisasi fiskal telah di terbukti sulit untuk dipahami dan defisit biaya tetap tinggi (hamper 7% dari GDP) utamanya kepada kegagalan dari hasil pajak untuk tumbuh di dalam kehadiran perekonomian yang mandek.

Kebijakan yang Memihak Kaum Miskin bagi Pembangunan

DEKLARASI MILLENNIUM PBB  menempatkan pengurangan kemiskinan ditengah-tengah proses pengembangan. Benar adanya, oleh karena itu, sangatlah penting untuk diketahui bagi strategi pengembangan nasional yang menerima jaminan, penopangan, dan perkembangan manusia yang wajar dan yang memberi kuasa orang-orang. Pada Deklarasi Millennium yang dikeluarkan oleh Majelis umum PBB di tahun 2000, lebih dari 160 kepala negara dan pemerintahan mengikrarkan komitmen mereka untuk menerima Tujuan-tujuan Perkembangan Millennium (MDGs). Yang pertama dari tujuan-tujuan ini adalah mengurangi meluasnya kemiskinan global hingga (dibandingkan pada tingkat ditahun 1990) tahun 2015. Tujuan lainnya seperti pemberantasan kelaparan, akses internasional ke pendidikan yang utama, pengurangan kematian, dan persamaan gender yang keseluruhannya mendukung tujuan dari pengentasan kemiskinan.

Perhatian bagi kebijakan yang memihak pada kemiskinan adalah konsekuensi dari kekecewaan yang telah berakar dengan pola pengembangan yang menempatkan  perhatian eksklusif pada pengejaran pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 1950an dan 1960an, tujuan utama mencapai tingkat investasi negara-negara berkembang,ditandai oleh bantuan luar negeri, dalam hal ini menerima pertumbuhan yang cepat. Harapannya adalah bahwa sedikit sebab, secara luas melalui jabatan yang tinggi dan upah nyata, akan mengurangi kemiskinan. Pada pola ini, tidak ada kebijakan bagi kemiskinan yang tegas, hanya kebijakan bagi pertumbuhan yang akhirnya akan membawa ke pengurangan kemiskinan. Bagaimanapun juga, dibanyak situasi, proses pertumbuhan tidak merata seperti sedikit efek yang juga lemah atau ketidak adaan.

Berikan kegagalan ini pada pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan, pemusatan digeserkan pada rancangan yang ditujukan pada campur tangan  anti kemiskinan didalam bentuk jaringan keamanan sosial untuk menjegal kemiskinan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai kelompok-kelompok tersebut yang tidak dimasukkan atau dipinggirkan oleh proses dari pertumbuhan. Ini adalah filosofi lengkap dibelakang Dokumen Strategi Pengentasan Kemiskinan oleh negara berkembang untuk keringanan keuangan  oleh institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kerangka ekonomi makro diwujudkan dalam dokumen berlanjut untuk fokus pada stabilisasi yang membawa kepertumbuhan, dengan tujuan campur tangan yang sangat menentukan untuk mengatur kegagalan yang negative dari strategi pada kaum miskin. Bagaimanapun juga, masalah dasar adalah jika strategi pertumbuhan negara menyebarkan kemiskinan, program kemiskinan terpisah bisa sedikit melakukan trend sebaliknya. Kebutuhan untuk melebihi keuntungan kenyaman sosial dan fokus secara langsung pada penyediaan pekerjaan dan mencapai pemasukan dari kaum miskin melalui campur tangan yang tegas dikenali secara luas. Pengalaman menyarankan bahwa, secara umum, negara yang sukses dalam mengurangi kemiskinan mengkombinasikan promosi kebijakan yang wajar dan pertumbuhan. Kebijakan publik perlu untuk mempengaruhi generasi dan distribusi dari pemasukan diberbagai jalan untuk keuntungan yang tak seimbang bagi kaum miskin dengan kata lain, fokus sekarang adalah pertumbuhan bagi si miskin.

Pentingnya pertumbuhan, bagaimanapun juga, tidak bisa dilupakan. Strategi yang secara umum memfokuskan pada pengurangan ketidak merataan melalui distribusi ulang dari asset atau pemasukan tapi membiarkan atau mengorbankan  pertumbuhan yang memungkinkan tidak membawa ke pengurangan terus menerus dari kemiskinan. Sebagai tambahan, absensi dari pertumbuhan yang dipaksakan untuk mencari kebutuhn sumber daya untuk keuangan yang ditujukan untuk campur tangan anti kemiskinan akan timbul. 

Oleh karena itu, kebutuhan menjadi cukup cepat yang secara signifikan memperbaiki kondisi absolute dari kaum miskin sebagaimana posisi relatif mereka. Hal ini juga bisa diterima dengan memastikan kewajaran yang lebih baik pada awal proses pertumbuhan, sebagai contoh, melalui perubahan lahan (seperti di Korea&Jepang), atau hal itu juga bisa diterima oleh penurunan ketidak merataan selama proses pertumbuhan (seperti membuat pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan keahlian yang lebih siap sedia dan dengan demikian menekan upah diantara simiskin, yang telah dicapai oleh perekonomian Asia timur seperti Thailand, karena dan Malaysia melalui pertumbuhan ekspor pada buruh pabrik intensif). Bagaimanapun juga, usaha untuk memperbaiki asset atau pemasukan distribusi tidak harus memperlambat pertumbuhan aktifitas ekonomi yang salah tempat atau secara merugikan mempengaruhi iklim investasi atau mengubah pengalokasian sumber daya.

Beberapa Masalah Globalisasi

Meskipun demikian, globalisasi tidak memberi keuntungan pada semua negara secara otomatis, tidak juga membuahkan keuntungan tanpa biaya. Semua kegagalan pasar yang dapat terjadi dalam perekonomian domestik juga nampak di di perekonomian global. Dalam kenyataan, pasar tidak selalu beroperasi seperti yang tergambarkan secara teori. Ketika mereka menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental, kegagalan pasar dapat menghasilkan konsekuensi yang secara ekomomi dan sosial tidak diharapkan. Kegagalan pasar nampak ketika konsumen dan produsen tidak menanggung seluruh dana dari tindakan mereka, ketika harga tidak merefleksikan harga dan keuntungan sosial, ketika konsumen dan produsen dimanipulasi oleh iklan atau tidak memiliki akses yang tepat untuk membuat keputusan yang ekonomi yang baik, dan ketika praktik perdagangan yang tidak jujur mencegah harga yang ditetapkan oleh rambu-rambu pasar. Selebihnya, penyesuaian dalam ekonomi pasar dapat menghasilkan siklus kemunduran ekonomi, krisis finansial, tekanan, menempatkan masyarakat dalam kemiskinan. Perbedaan yang kuat dalam distribusi income dapat menempatkan masyarakat pada kerugian ekonomi, mencegah mereka dari partisipasi dan keuntungan proses pasar. Beberapa segmen populasi – tanpa keahlian, secara mental dan fisik cacat, berumur, dan mereka yang menderita ganguan kesehatan serius sebagai contoh – mungkin tidak mampu menghasilkan income yang memadai untuk berpartisipasi. Firma-firma yang bertindak dalam kepentingan sendiri mungkin mengeksploitasi sumber daya alam atau umum atau aturan pembuangan limbah berbahaya mereka bagi lingkungan tanpa memperhatikan kesehatan atau kesejahteraan manusia dan tanpa memperhatikan nilai kerusakan terhadap lingkungan, dengan cara demikian laju globalisasi juga membebani masyarakat.

Tetapi apa yang sering disebut ‘kegagalan pasar’ sebenarnya adalah ‘kegagalan kebijakan’; masalahnya dihasilkan dari keengganan atau ketidakmampuan pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang membantu dan mendukung sistem ekonomi yang efektif dan mencegah negara dari partisipasi dalam investasi dan perdagangan dunia. Satu contoh kegagalan kebijakan sering dihubungkan dengan kompetisi ekonomi dunia, yang menghasilkan tingkat kemiskinan. UNDP Human Development Report mencatat bahwa setidaknya 3 milyar orang hidup dalam kemiskinan yang relatif dengan income kurang dari $2 perhari dan lebih dari 1.1 milyar orang hidup dalam kemiskinan yang absolut dengan income kurang dari $1 perhari. Dampak sosial dari kemiskinan yang absolut ini sangat melemahkan. Di beberapa negara miskin sekitar 20 persen anak-anak meninggal sebelum kelahiran mereka, hampir setengahnya dari yang selamat hidup, berada pada nutrisi rendah, presentase populasi di negara-negara miskin tidak memiliki akses untuk membersihkan air, sanitasi, pelayanan kesehatan, atau pendidikan yang setara. Kebanyakan mereka yang hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi pasar atau mengambil keuntungan darinya.

Apakah globalisasi adalah penyebab kemiskinan? Para ekonom Bank Dunia berpendapat secara kontras bahwa ‘gelombang globalisasi yang dimulai sekitar tahun 1980, sebenarnya telah memajukan persamaan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.’ Bank Dunia berpendapat bahwa kemiskinan tidak dikarenakan oleh globalisasi, tetapi sebaliknya dikarenakan oleh ketidakmampuan dan keengganan pemerintah untuk menciptakan jaringan institusi dan kebijakan yang diperlukan dalam berpartisipasi secara efektif dalam interaksi ekonomi global. Dari 1990 samapi 2000, selama laju globalisasi yang cepat dari perekonomian yang terencana secara terpusat ke pasar kompetitif, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dengan income kurang dari $1 perhari menurun dari 1.3 milyar menjadi 1.1 milyar – atau dari 29 persen menjadi 23 persen populasi di negara berkembang. – selama periode yang sama ketika populsi dunia tumbuh dengan cepat. Sebagian populasi yang hidup dalam tingkat kemiskina rendah menurun di beberapa negara dan wilayah dengan partisipasi terbesar dalam ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi yang kuat rata-rata di Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan, dan Amerika Latin serta Karibia. Kemiskinan absolut menurun setidaknya di beberapa negara (Timur Tengah dan Afrika Utara, Sub-Sahara Afrika, da Eropa Timur) dengan pertumbuhan ekonomi terlemah.

Secara konsisten studi telah menemukan sebuah hubungan antara partisipasi pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Selama tahun 1990an ekonomi beberapa negara berkembang yang lebih global tumbuh lebih cepat dari pada negara-negara dengan income tinggi, dan keduanya tumbuh lebih cepat daripada negara-negara yang kurang terglobal. Asian Development Bank menyatakan  bahwa ‘pengalaman Asia menunjukkan bahwa pertumbuhan adalah senjata paling dasyat melawan kemiskinan.’ Ketika pertumbuhan terus melaju, penempatan tenaga kerja sektor swasta menjadi sumber utama untuk mendukung ekonomi mayoritaas pekerja dan keluarga mereka.

Kebijakan pemerintah yang memfasilitasi keikutsertaan dalam pertumbuhan ekonomi global dan menstimulasi ekonomi nasional membuat kerja pasar bagi rakyat miskin dengan memperkuat aset mereka sehingga mereka dapat berpartsisipas dengan lebih efektif dalam aktifitas ekonomi. Beberapa kebijakan memberikan pelayanan jasa dan sosial – pendidikan, kesehatan, fasilitas air bersih dan sanitasi – yang mengurangi kemiskinan dan jasa serta infrastruktur yang membantu perusahaan besar dan menengah. Mendorong investasi swasta yang efektif meningkatkan sejumlah pekerjaan dan income tenaga kerja. Dengan memperluas pasar internasional, beberapa negara di Asia Timur dan Tenggara dan Amerika Latin mengurangi kemiskinan dengan membuka beberapa kesempatan baru bagi perdagangan agrikultur dan barang-barang industri dan jasa. Dengan mendapat infrastruktur dan pengetahuan bagi masyarakat miskin di kota-kota dan daerah pinggiran, dan menciptakan sistem administrasi publik, pemerintah di daerah ini telah membantu pertumbuhan dan persamaan dan telah mengurai masalah perbedaan gender, ras, kelompok etnik, dan kelas sosial untuk mengurangi kemiskinan relatif dan absolut.

KEMUNCULAN MASYARAKAT GLOBAL

Sejak awal tahun 1980an ekonomi telah mengglobal dengan cepat – pasar-pasar barang dan jasa telah meluas ke dunia internasional, negara-negara telah membentuk hubungan regional dan global, dan kerja sama telah meluas dan melakukan bisnis di seluruh penjuru dunia. Sedikit saja pemerintahan yang masih kurang peduli dengan globalisasi dan mengabaikan pentingnya dan tantangan masyarakat global.

Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pasar global, para individu, rumah tangga, dan bisnis dagang selalu ada di dalam dan luar negeri. Meskipun ekonomi global merupakan subjek dorongan yang siklis bagi pertumbuhan dan kecenderungan yang menurun secara periodik (seperti siklus ekonomi domestik), ekonomi dunia telah tumbuh dengan cepat sejak 1960an. Kemunduran regional di Amerika Latin pada awal 1980an, Afrika di tahun 1980an dan 1990an, Asia di akhir 1990an – dan penurunan dunia mulai pada 2000 – untuk sementara mengurangi laju globalisasi ekonomi. Karena penurunan siklis ini, globalisasi mengedalikan pertumbuhan perekonomian dunia sampai 140 persen (US$) antara 1970 dan 1998, sampai mendekati $40 triliun pengeluaran per tahun untuk barang dan jasa.

Hal yang paling mengejutkan bagi globalisasi ekonomi, mulai pada akhir perang dunia II dan mengalami percepatan pada awal 1980an, yang pertama kali dipelopori oleh perdagangan (ekspor dan impor), kemudian oleh investasi luar negeri secara langsung (pembelian masuk dan keluar aset produktif), dan saat ini dikendalikan oleh perdagangan dan investasi yang menyeluruh karena didukung oleh kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan transportasi. Perdagangan internasional tumbuh secara substansial selama setengah abad dua puluh terakhir. Nilai ekspor barang dagang dunia berlipat sedikit demi sedikit lebih dari $2 triliun pada 1980, sampai lebih dari $4 triliun pada 1994 dan meningkat sampai $6 triliun pada 2001. Rasio ekspor barang dagang untuk pendapatan bruto produksi domestik (GDP) meningkat dari sekitar 8 persen di tahun 1960, ke 13 persen di thaun 1990, dan mendekati 18 persen di tahun 1998. Selanjutnya, nilai ekspor jasa komersial dunia meningkat dari $402 milyar di thaun 1980 menjadi lebih dari 1.4 triliun di tahun 2001.

Tren ini secara general berlaku bagi ekonomi pasar negara-negara berkembang dan maju. Antara tahun 1990 dan 2000, perdagangan barang sebagai persentase dunia GDP meningkat dari 32 persen menjadi 40 persen. Negara-negara pada semua tingkatan income, rata – rata meningkatkan partispasi mereka dalam perdangangan internasional dan investasi langsung luar negeri (foreign direct investment/FDI). FDI bruto juga meningkat sebagai pesentase GDP dari 2.7 persen menjadi 8.8 persen. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang telah diasosiasikan dengan pergeseran strategi perkembangan para penganut proteksionisme yang melihat kesempatan kedalam untuk melihat strategi perdagangan liberal yang berorientasikan ekspor keluar. Negara-negara tersebut telah membuat variasi ekspor mereka dan membuka ekonominya ke impor dan investasi telah berkembang lebih cepat dibanding negara-negara yang mempertahankan kebijakan penganut proteksionisme atau yang terus mengekspor komoditi dasar dan barang-barang mentah. 

Meskipun negara-negara berkembang cukup sibuk dalam perdagangan yang lebih kecil dibanding negara-negara kaya, nilai ekspor mereka mencapai dua kali lipat lebih dari 1980 sampai 1994. Ekspor perusahaan negara-negara berkembang meningkat sekitar 5 persen pada 1913, sampai mendekati 25 persen pada 1994. Sampai pada 2000, mereka mencatat untuk 30 persen ekspor dagangan. Dan semua wilayah di dunia melihat perkembangan tersebut di dalam ekspor perusahaan, meskipun negara-negara di beberapa wilayah berbeda secara drastis pada rata – rata perkembangannya.

Sampai pada 1990an, globalisasi ekonomi telah dikendalikan lebih banyak oleh FDI daripada oleh perdagangan. Pemasukan dan pengeluaran total FDI dunia meningkat dari 10 persen GDP dunia pada 1980 menjadi 31 persen pada 1999. Stok pemasukan FDI yang terakumulasikan meningkat dari sekitar $14 milyar di tahun 1914 menjadi sekitar $2.5 triliun di tahun 1995 dan lebih dari $6.8 triliun di tahun 2001. Perdagangan dan investasi dikendalikan oleh ekspansi beberapa korporasi transaksional (transaction corporation/TNC). Antara tahun 1996 dan 2001 jumlah perusahaan induk TNC meningkat dari 44.000 sampai mencapai lebih dari 65.000 dan jumlah cabang luar negeri mereka (perusahaan yang memiliki 10 persen atau lebih investasi) meningkat dari 280.000 menjadi 850.000. Penjualan perusahaan ini berlipat selama masa itu pula dari $6.4 triliun sampai $18.5 triliun, meningkat dua kali lipat dari ukuran ekspor dunia. Aset total perusahaan TNC meningkat dari $8.3 triliun di tahun 1996 mendekati $25 triliun di tahun 2000. Produksi bruto (nilai pengeluaran) perusahaan induk TNC dan perusahaan lainnya meningkat sampai $8 triliun di tahun 1999, yang mencatat sekitar 25 persen GDP dunia. Perusahaan asing TNC saat ini mempekerjakan lebih dari 53 juta orang.

Keuntungan Globalisasi

Kebanyakan studi ekonomi internasional menyimpulkan bahwa laju menuju sebuah perekonomian global yang kompetitif dan cepat terjadi di awal tahun 1990an, dan terbukanya beberapa pasar negara ke perdagangan dunia dan investasi selama lebih dari lima puluh tahun, memberi keuntungan bukan hanya bagi negara-negara yang lebih kaya, tetapi juga negara-negara berkembang yang meliberalkan perekonomian mereka dan transisi mereka dari perekonomian yang terkontrol oleh pemerintah ke sistem pasar yang berbasis khusus. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyimpulkan bahwa negara-negara yang membuka pasar mereka untuk perdagangan dan investasi dunia telah mencapai dua kali lipat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang belum pernah tercapai sebelumnya. Beberapa studi yang lebih luas menyimpulkan bahwa perekonomian negara yang membuka pasar dan berpartisipasi dalam perdagangan dan investasi dunia tumbuh lebih cepat dari mereka yang membatasi pasar domestiknya dan membatasi partisipasi mereka dalam perdagangan dunia. Pertumbuhan di GDP secara positif terasosiasi dengan meningkatnya ekspor. Rata-rata pertumbuhannya secara general lebih tinggi untuk semua kelompok-ekspoter barang utama kecil maupun besar dan eksporter manufaktur kecil dan besar. Ekonomi pasar terbuka memiliki rasio investasi lebih tinggi, keseimbangan makro-ekonomi yang lebih baik, dan peranan sektor swasta yang lebih kuat dalam perkembangan ekonomi dariapada negara-negara non-pasar.

Kecaman bahwa globalisasi menghargai kekompetitifan ekonomi pada peningkatan kerugian sosial sering memandang peningkatan tersebut secara substansial dalam kondisi sosial dunia selama periode pertumbuhan populasi dan integrasi ekonomi yang cepat. Secara keseluruhan kondisi sosial dan indikator kualitas hidup meningkat tajam di beberapa negara berkembang selama setengah abad dua puluh terakhir. United Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan bahwa sampai 2000, produksi agrikultur global meningkat 1.6 kali lebih besar daripada tingkat produksi total di tahun 1950, dimana tahun tersebut adalah pencapaian tertinggi dalam 10.000 tahun sejarah agrikultur. Antara tahun 1970 dan 2000, kemungkinan angka kematian bayi yang baru lahir (per 1.000 kelahiran yang hidup) menurun di Sahara, Afrika dari 132 menjadi 92, di Asia Timur dan Pasifik dari 77 menjadi 35, di sia Selatan dari 138 menjadi 75, dan Amerika Latin dan Karibia dari 82 menjadi 31.

United Nations Development programme (UNDP) Human Development Report mengindikasikan bahwa sejak 1990, 800 juta orang mendapat suplai air yang meningkat dan 750 juta orang mendapat akses sanitasi yang baik. Pendaftaran anak – anak sekolah tingkat dasar meningkat dari 80 persen di tahun 1990 menjadi 84 persen di tahun 1998. Negara-negara memiliki setengah populasi dunia telah mengurangi kelaparan sampai dengan 50 persen atau lebih. Sekitar delapan puluh satu negara menjadi negara demokrasi secara signifikan, dan beberapa negara yang lebih bayak dari sebelumnya – 140 sampai 200an negara di dunai – mengadakan pemilihan multi partai. Analisis hubungan antara peningkatan ekonomi dan ‘kebebasan ekonomi’ berdasarkan tingkatan karaketeristik pasar – keterbukaan akan kebijakan perdagangan beban fiskal pemerintah, dan lain-lain – telah menemukan sebuah hubungan positif yang kuat antara kedua kumpulan indikator. Negara-negara dengan tingkat kebebasan perekonomian memiliki lebih tinggi income per kapitanya, sementara mereka yang terkarateristikkan sebagai ‘tidak bebas’ dan ‘tertekan’ memiliki income rendah per kapitanya.

Studi OECD juga mengindikasikan bahwa ekonomi pasar yang lebih bebas dan terbuka dapat membawa keuntungan ekonomi dan sosial untuk negara-negara pada semua tingkatan perkembangan. Diantara keuntungannya ialah:

• kebebasan memilih yang lebih besar bagi para individu tentang apa yang harus dibeli dan dijual dengan harga tertentu, dimana mendapat input, dimana dan bagaimana berinvestasi, dan keahlian apa yang dibutuhkan;
• keuntungan kooperatif di dunia perdagangan yang memberi kesempatan pada individu dan bisnis untuk berhasil dengan menggunakan sumber daya mereka untuk berkompetisi dengan lainnya secara sehat;
• income yang lebih tinggi bagi mereka yang dipekerjakan dalam bidang yang memproduksi barang dan jasa bagi pasar internasional;
• kebebasan yang lebih besar bagi individu untuk ikut serta dalam spesialisasi dan pertukaran;
• harga-harga yang lebih rendah dan ketersediaan barang dan jasa yang lebih banyak;
• kesempatan untuk membedakan resiko dan sumber-sumber investasi dimana keuntungannya menjadi paling tinggi;
• akses untuk kapital pada harga terendah;
• alokasi sumber daya yang lebih efisien dan produktif;
• kesempatan yang lebih besar bagi firma-firma untuk mendapat akses sumber daya material dan input yang kompetitif; dan
• transfer teknologi kedalam dan tahu penggunaannya.

PERANAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Psikologi dan Pendidikan.

Secara etimologis, istilah psikologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche berarti ”jiwa”, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa, atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Namun apabila mengacu pada salah satu syarat ilmu yaitu adanya objek yang dipelajari maka tidaklah tepat mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa karena jiwa bersifat abstrak.  Oleh karena itu yang sangat mungkin dikaji adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri yaitu dalam wujud perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan dasar ini maka psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut Whiterington (1982:10) bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar.^[1] Itu artinya bahwa tindakan-tindakan belajar yang berlangsung secara terus menerus akan menghasilkan pertumbuhan pengetahuan dan perilaku sesuai dengan tingkatan pembelajaran yang dilalui oleh individu sendiri melalui proses belajar-mengajar. Karena itu untuk mencapai hasil yang diharapkan, metode dan pendekatan yang benar dalam proses pendidikan sangat diperlukan.

Kalau kita berbicara tentang individu yaitu manusia, maka kita akan bertemu dengan beberapa keunikan perilaku/jiwa (psyche), dan faktor ini akan berhubungan erat bahkan menentukan dalam keberhasilan proses belajar. Didasari pada begitu eratnya antara tugas psikologi (jiwa) dan ilmu pendidikan, kemudian lahirlah suatu subdisiplin yaitu psikologi pendidikan (educational psychology).

Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Dari dua definisi ini maka jelas fokus dari psikologi pendidikan adalah proses belajar mengajar.

Peran Psikologi Pendidikan Dalam Proses Belajar-Mengajar

Dalam bukunya, Drs. Alex Subor, M,si.^[2] mendefinisikan bahwa Psikologi Pendidikan adalah subdisiplin psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi pendidikan, yang meliputi pula pengertian tentang proses belajar dan mengajar.

Secara garis besar, umumnya batasan pokok bahasan psikologi pendidikan dibatasi atas tiga macam^[3]:

1. Mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip dan ciri khas perilaku belajar peserta didik dan sebagainya.
2. Mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik dan sebagianya.
3. Mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik.

Sementara menurut Samuel Smith, setidaknya ada 16 topik yang perlu dibahas dalam psikologi pendidikan, yaitu :

1. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan (The science of educational psychology)
2. Hereditas atau karakteristik pembawaan sejak lahir (heredity)
3. Lingkungan yang bersifat fisik (physical structure).
4. Perkembangan siswa (growth).
5. Proses-proses tingkah laku (behavior proses).
6. Hakikat dan ruang lingkup belajar (nature and scope of learning).
7. Faktor-faktor yang memperngaruhi belajar (factors that condition learning)
8. Hukum-hukum dan teori-teori belajar (laws and theories of learning).
9. Pengukuran, yakni prinsip-prinsip  dasar dan batasan-batasan pengukuran/ evaluasi. (measurement: basic principles and definitions).

10. Tranfer belajar, meliputi mata pelajaran (transfer of learning subject matters)

11. Sudut-sudut pandang praktis mengenai pengukuran (practical aspects of measurement).

12. Ilmu statistic dasar (element of statistics).

13. Kesehatan rohani (mental hygiene).

14. Pendidikan membentuk watak (character education).

15. Pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah. (Psychology of secondary school subjects).

16. Pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah dasar (psychology of elementary school).

Dalam proses belajar-mengajar dapat dikatakan bahwa ini inti permasalahan psikiologis terletak pada anak didik. Bukan berarti mengabaikan persoalan psikologi seorang pendidik, namun dalam hal seseorang telah menjadi seorang pendidik maka ia telah melalui proses pendidikan dan kematangan psikologis sebagai suatu kebutuhan dalam mengajar. Penguasaan guru tentang psikologi pendidikan merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru, yakni kompetensi pedagogik. Muhibbin Syah (2003) mengatakan bahwa “diantara pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikuasai guru dan calon guru adalah pengetahuan psikologi terapan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar peserta didik”

Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya, tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan – pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat :

1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat.

Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai diharapkan guru akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan berusaha mengaplikasikan pemikiran Bloom tentang taksonomi perilaku individu dan mengaitkannya dengan teori-teori perkembangan individu.

2. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai.

Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai diharapkan guru dapat menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar dan tingkat perkembangan yang sedang dialami siswanya.

3. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling.

Tugas dan peran guru, di samping melaksanakan pembelajaran, juga diharapkan dapat membimbing para siswanya. Dengan memahami psikologi pendidikan, tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologis secara tepat dan benar, melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban.

4. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik.

Memfasilitasi artinya berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa, seperti bakat, kecerdasan dan minat. Sedangkan memotivasi dapat diartikan berupaya memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya perbuatan belajar. Tanpa pemahaman psikologi pendidikan yang memadai, tampaknya guru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator maupun motivator belajar siswanya.

5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif.

Efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan.

6. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya.

Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya.

7. Menilai hasil pembelajaran yang adil.

Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat mambantu guru dalam mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip-prinsip penilaian maupun menentukan hasil-hasil penilaian.

Penutup.

Sebagi objek sasaran dalam proses belajar mengajar adalah anak didik sebagai manusia individu yang memiliki perilaku, karakteristik dan kemampuan yang berbeda satu sama lain, maka dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik perlu memperhatikan faktor psikologi karena pendidikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang diperolah melalui belajar mengajar, tidak dapat dipisahkan dari psikologi.

Guru sebagai pendidik/pengajar menjadi subjek yang mutlak harus memiliki pengetahuan psikologi sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, setidaknya dalam meminimalisir kegagalan dalam menyampaikan mataeri pelajaran.

---

 Referensi :
[1] Makalah BASOM Mata Kuliah Psikologi Pendidikan oleh Ev. Sang Putra Immanueal Duha, S.Th
[2] Psikologi Umum – Drs. Alex Subor, M,si
[3] Internet – Sumbangan Psikologi dalam pendidikan